Banyak Daerah Ada Kegiatan Berantas Stunting, tapi 60 Persen Anggaran untuk Kunker

JAKARTA, KOMPAS.com – Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengalokasian anggaran daerah yang banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak penting, seperti perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor.

Dia menekankan pentingnya mengarahkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Banyak daerah seharusnya fokus pada kegiatan pencegahan stunting, namun kenyataannya, 60 persen dari anggaran justru digunakan untuk kunjungan kerja dan perjalanan dinas yang tidak relevan,” ungkap Arya dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Baca juga: Menteri Agama Minta KPK Dampingi Seluruh Pelaksanaan Ibadah Haji 2025

Arya menambahkan bahwa pengelolaan anggaran daerah akan lebih efektif jika difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dia memberikan contoh bahwa pembangunan sekolah di daerah harus dilengkapi dengan fasilitas dapur yang memadai, sesuai dengan program makan bergizi gratis (MBG).

“Jadi, jangan alasan kekurangan dana jika alokasi anggaran malah digunakan untuk keperluan yang tidak esensial,” tegasnya.

Baca juga: Survei KPK 2024: Kota Bogor Naik Peringkat soal Pencegahan Korupsi

Pada akhir pernyataannya, Arya mengumumkan bahwa kepala daerah yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo pada 6 Februari 2025 akan mengikuti retreat di Magelang, Jawa Tengah, selama tujuh hari.

“Materi yang akan diberikan selama retreat tersebut, salah satunya adalah tentang upaya pemberantasan korupsi yang akan disampaikan oleh para narasumber dari KPK,” jelasnya.

Ikuti berita terkini dan pilihan kami langsung di ponsel Anda. Bergabunglah dengan saluran WhatsApp Kompas.com untuk akses berita: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan Anda sudah menginstal aplikasi WhatsApp.