Partisipasi Pemilih di DKI Rendah, Warga Diduga Jenuh Masalah Jakarta Tak Pernah Selesai

Menyoroti rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Jakarta 2024

Pengamat politik Adi Prayitno memberikan sorotan terhadap tingkat partisipasi pemilih yang rendah dalam Pilkada Jakarta 2024, yang hanya mencapai 57,2 persen. Menurut Adi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi angka partisipasi ini, salah satunya adalah kejenuhan warga setelah baru saja melaksanakan pemilihan presiden, wakil presiden, serta anggota DPR beberapa bulan lalu.

Adi juga mencatat bahwa masa kampanye yang tersedia bagi calon gubernur dan wakil gubernur tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat. Menurut hasil Quick Count dari Parameter Politik Indonesia, partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta hanya mencapai 57,2 persen, angka yang tergolong sangat rendah.

Lebih lanjut, Adi menyatakan bahwa kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa. Meskipun sering terjadi pergantian gubernur, masalah-masalah mendasar di Jakarta seperti banjir, kemacetan, dan akses pekerjaan, masih belum terselesaikan.

Adi juga mengkritik kinerja penyelenggara Pilkada yang dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam sosialisasi pelaksanaan pemilihan. Menurut Adi, penyelenggara tampak kurang proaktif dalam melakukan sosialisasi mengenai pilkada, padahal anggaran yang disediakan cukup besar.

Berdasarkan data yang dihimpun Adi, terdapat puluhan tempat pemungutan suara di Jakarta dengan tingkat partisipasi pemilih di bawah 35 persen. Bahkan, ada TPS yang hanya dikunjungi oleh 93 pemilih, sementara DPT di lokasi tersebut mencapai 586.

Oleh karena itu, Adi berpendapat bahwa munculnya keraguan terhadap legitimasi pemenang Pilkada Jakarta adalah hal yang wajar. Menurut Adi, legitimasi politik akan berkurang jika tingkat kehadiran pemilih di TPS rendah, karena demokrasi sangat bergantung pada legitimasi dari rakyat.

Sementara itu, pengamat Pilkada Jakarta dari kalangan Muhammadiyah, Wiryandinata, menambahkan bahwa rendahnya legitimasi Pilkada Jakarta menunjukkan bahwa pemenang pilkada tidak mendapatkan mandat dari seluruh masyarakat Jakarta. Menurut Wiryandinata, pemenang pilkada dengan partisipasi pemilih yang rendah bukanlah representasi yang akurat dari masyarakat.