Perlu 5 Kali Pemilu Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi

Perlu 5 Kali Pemilu Perbaiki Demokrasi yang Dirusak Jokowi

Menjaga Demokrasi: Komitmen PDIP untuk Masa Depan Indonesia

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), dengan tegas menyatakan bahwa partainya tidak akan tinggal diam dalam menghadapi upaya-upaya yang berpotensi merusak demokrasi di Indonesia. Menurutnya, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tidaklah mudah dan telah mengorbankan banyak jiwa, dengan lebih dari 6,5 juta rakyat Indonesia yang telah kehilangan nyawa mereka dalam perjuangan tersebut.

Memperjuangkan Harga Kedaulatan Rakyat

“Kedaulatan rakyat adalah hal yang sangat berharga. Oleh karena itu, PDI Perjuangan akan terus mengangkat isu-isu terkait ancaman terhadap demokrasi kita,” ungkap Hasto dalam konferensi pers mengenai Pilkada Serentak 2024 di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta, pada Rabu (4/12/2024).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. (Suara.com/M. Yasir)
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. (Suara.com/M. Yasir)

Hasto menyoroti adanya pihak-pihak yang berupaya melemahkan demokrasi, termasuk intervensi dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden.

Ia juga mengungkapkan adanya manipulasi aturan di MK yang bertujuan mempermudah jalannya Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai calon Wakil Presiden.

Baca Juga: Punya Gelar ‘Gus’ Tapi Tanpa Akhlak, Sosiolog ‘Ceramahi’ Gus Miftah dengan Ayat Alquran setelah Mengomentari Nasib Penjual Es Teh

“Pernyataan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pandangan Prof. Ikrar Nusa Bakti yang menyatakan perlunya lima kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat era Jokowi,” lanjut Hasto.

Hasto juga menyoroti dampak dari keterlibatan Partai Cokelat (Parcok) yang dianggap telah menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi yang adil, di mana hukum seharusnya menjadi landasan utama dalam menjaga demokrasi.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai keterlibatan aparat kepolisian yang disebut sebagai Partai Cokelat dalam Pilkada serentak 2024.

“Ini merupakan ancaman serius bagi masa depan Indonesia, yang telah diperjuangkan oleh lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia. Kita harus ingat bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan,” tutupnya.

Baca Juga: Kini Ditantang Jualan Es Teh Keliling, Masa Lalu Gus Miftah Dikuliti Netizen: Dulunya Susah, Kini Lupa Diri